pelanggaran ham di maluku

BentukPelanggaran Hak Asasi Manusia. 1. Pembunuhan masal (genosida) Pengertian Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan (UUD No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM). UEdan Parlemen Belanda untuk menentang pelanggaran HAM terhadap bangsa Maluku. Jumaat 10 Disember 2021 Pada hari Hak Asasi Manusia Internasional pemerintah RMS mendesak negara2 anggota Uni Eropa, duta besar HAM dan khususnja anggota parlemen Belanda PelanggaranHAM yang terjadi di Maluku: Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman dan khusus AMAN 28 Oktober 2014. Komnas HAM akan menyelenggarakan inkuiri adat region Maluku pada 29-31 Oktober 2014. Terkait dengan hal itulah AMAN Maluku Utara adukan kasus pelanggaran hak masyarakat adat dari Maluku. Maluku Utara mengadukan tiga kasus pelanggaran hak - hak masyarakat adat di Maluku Utar 01OCT Gelar Rakorsul Dugaan Pelanggaran HAM dan Pemantauan Pos Yankomas, Tim Yankomas Ditjen HAM Kunjungi 4 UPT di Provinsi Maluku Ambon, Tim Subdit Yankomas Wilayah II melakukan kunjungan pemantauan Pos Yankomas sekaligus melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Maluku (29-30/09). Community Single De Online Kennenlernen Real Verlieben. KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI MALUKU Sumber Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru sampai saat ini masih belum aman dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah – daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen ada indikasi tentara dan masyarakat biasa. Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah. Saat ini masyarakat telah membuat sistem pengamanan swadaya untuk wilayah pemukimannya dengan membuat barikade-barikade dan membuat aturan orang dapat masuk/keluar dibatasi sampai jam suasana kota sampai saat ini masih tegang, juga masih terdengar suara tembakan atau bom di sekitar kota. Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka – luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku. Masyarakat kini semakin tidak percaya dengan dengan upaya – upaya penyelesaian konflik yang dilakukan karena ketidak-seriusan dan tidak konsistennya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik, ada ketakutan di masyarakat akan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Ambon dan juga ada pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila Darurat Sipil dicabut. Banyak orang sudah putus asa, bingung dan trauma terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Ambon ditambah dengan ketidak-jelasan proses penyelesaian konflik serta ketegangan yang terjadi saat ini. Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menginginkan konmflik jalan terus. Perkembangan situasi dan kondisis yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehingga masyrakat mencari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri. Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 Islam dan Kristen, masyarakat dalam melakukan aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam kawasannya hal ini terlihat pada aktifitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur – jalur distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa – penguasa ekonomi baru pasca konflik. Pendidikan sangat sulit didapat oleh anak – anak korban langsung/tidak langsung dari konflik karena banyak diantara mereka sudah sulit untuk mengakses sekolah, masih dalam keadaan trauma, program Pendidikan Alternatif Maluku sangat tidak membantu proses perbaikan mental anak malah menimbulkan masalah baru di tingkat anak beban belajar bertambah selain itu masyarakat membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO PAM dilakukan oleh NGO. Masyarakat Maluku sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan, dokter dan obat – obatan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harus diperoleh dengan harga yang mahal; puskesmas yang ada banyak yang tidak berfungsi. Belum ada media informasi yang dianggap independent oleh kedua pihak, yang diberitakan oleh media cetak masih dominan berita untuk kepentingan kawasannya sesuai lokasi media, ada media yang selama ini melakukan banyak provokasi tidak pernah ditindak oleh Penguasa Darurat Sipil Daerah radio yang selama ini digunakan oleh Laskar Jihad radio SPMM/Suara Pembaruan Muslim Maluku. JAKARTA, - Pemerintah melalui tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu PPHAM sedang mengkaji perubahan struktural bidang hukum TNI-Polri. Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana pemantau penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, mengatakan bahwa rencana perubahan struktural itu merupakan salah satu upaya mencegah pelanggaran HAM berat terjadi lagi. “Saya sudah melapor kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Hasil diskusi yang dilaksanakan oleh tim PKP pemulihan korban pelanggaran HAM merekomendasikan perubahan organisasi struktural bidang hukum di TNI dan Polri,” kata Teguh dalam keterangan Kemenko Polhukam, Kamis 1/6/2023.Baca juga Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023 Sebagai contoh, Teguh mengatakan, Badan Pembinaan Hukum Babinkum TNI akan menjadi Babinkum HAM TNI atau Divisi Hukum Divkum Polri menjadi Divkum HAM Polri. “Dan ini masih akan dikaji,” ujar Teguh. Tugas terdekat, pemerintah akan memulai penanganan kasus pelanggaran HAM berat jalur non-yudisial pada akhir Juni 2023. “Kami sudah rapat beberapa kali dengan kementerian dan lembaga untuk rencana kick-off pada akhir Juni di Aceh, dan kami juga sudah meninjau ke Aceh untuk memverifikasi data-data korban secara langsung,” kata Teguh. Baca juga Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Saat ini, Teguh mengungkapkan, tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu PPHAM sedang memverifikasi data-data korban yang lain. “Data-data ini kami perlukan karena bersamaan nanti kick-off di Aceh, di tempat lain juga akan dilaksanakan kick-off secara virtual,” ujar mengatakan, penyelesaian atau penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu itu berupa pemulihan hak-hak korban seperti pemberian beasiswa, jaminan kesehatan, rehabilitasi rumah, pelatihan-pelatihan keterampilan dan sebagainya. “Disesuaikan dengan permintaan para korban,” kata Teguh. Untuk diketahui, tim PPHAM dibentuk oleh Presiden Joko Widodo Jokowi dan memiliki tiga tugas yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan PPHAM. "Melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sarnpai dengan tahun 2020," demikian bunyi Pasal 3 Keppres 17/2022 yang mengatur tugas tim PPHAM. Baca juga Pada Juni 2023, Jokowi Akan Kick-Off Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Aceh Berdasarkan pasal tersebut, tim PPHAM juga bertugas merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Dalam Pasal 4 Keppres 17/2022 disebutkan bahwa rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya dapat berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan/atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya. Tercatat sedikitnya ada 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditangani Komnas HAM. Satu kasus di antaranya telah divonis, yakni Kasus Paniai 2014. Kasus-kasus lainnya adalah peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Kemudian, peristiwa Wasior Wamena, peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, peristiwa Jambu Keupok 2003, dan peristiwa Rumah Geudong 1989-1998. Baca juga Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Kasus Pelanggaran Ham Yang Terjadi Di Maluku – 2 Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menjelaskan pelanggaran HAM dan pengertian pelanggaran HAM. Terjadi di Indonesia Siswa dapat mempresentasikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia Siswa dapat mempresentasikan hasil analisis berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dalam bentuk gambar, tulisan dan lisan Siswa dapat mempresentasikan hubungan antar pelanggaran HAM. dan faktor sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia 4 PENGERTIAN HAM HAM adalah hak fundamental atau hak dasar yang melekat pada diri manusia karena manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat universal dalam arti tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, negara, kasta. Agama dan budaya bertujuan untuk menjamin adanya harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan. John Locke Individu pada dasarnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati, termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan hak untuk memiliki properti. Hak ini tidak diperebutkan atau mutlak. UU no. 39 Tahun 1999 seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi harkat dan martabat kemanusiaan. Bangga dan menghargai Prof. Tuan Koentjoro Poerbapranoto hak bersifat fundamental, yaitu hak yang melekat pada diri manusia dalam kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karenanya bersifat sakral. Anak Alami Kekerasan Seksual Hingga Tewas Di Kepulauan Aru RN. 26 Tahun 1998 Pengadilan HAM UU No. 5 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan dan Pembunuhan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, No. 26 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berekspresi Di Depan Umum 9 Tahun 1999 UU Perlindungan Konsumen No 40 Tahun 1998 40 Tahun 1999 UU No 23 Tahun 2006 UU Pers No 23 Tahun 2006 UU Perlindungan Anak No 2006 UU Perlindungan Anak No 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Hak politik, hak ekonomi, hak milik, hak persamaan hukum, hak sosial dan budaya, hak asasi manusia dan perlindungan dalam proses pengadilan. UU no. Menurut pelanggaran HAM. 39 Tahun 1999 tentang Pasal 1 No. 6 Hak Asasi Manusia, adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk penyelenggara negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, yang secara melawan hukum membatasi, merintangi, membatasi hak asasi manusia seseorang atau kelompok. adalah atau membatalkan. Masyarakat dijamin oleh undang-undang ini dan tidak takut tidak mendapatkan ganti rugi hukum yang adil dan layak berdasarkan sistem hukum yang berlaku. 9 Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain dikenal dengan pelanggaran HAM horizontal. PELANGGARAN HAM Pelanggaran HAM dikenal dengan pelanggaran HAM vertikal. Asuro Malang Desak Kasus Munir Sebagai Pelanggaran Ham Berat Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kejahatan Umum Penyerangan Pelecehan Penghinaan Kejahatan Luar Biasa Genosida Kejahatan terhadap kemanusiaan pemusnahan, perbudakan, depopulasi, dll. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan/memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, suku, atau agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan serangan meluas atau sistematik dimana serangan tersebut diketahui langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Pemusnahan melibatkan tindakan penderitaan yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan sejumlah penduduk. Perbudakan termasuk perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Peristiwa Tanjung Priok 1984 Peristiwa Aceh Kasus Pembunuhan Mersinah 1993 Kasus Pembunuhan Wartawan Udin 1996 Tragedi Trishakti dan Semangi 1998 Kekerasan pasca pemungutan suara di Timor Timur 1999 Konflik di Timor Timur 1999 Antar-Kalimantan Barat – Konflik agama di Maluku dan Sulawesi Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Dari Kasus Marsinah Hingga Tragedi Trisakti Indonesia memiliki banyak suku, subetnis, agama, golongan yang berbeda-beda, masing-masing dengan budayanya sendiri. Situasi ini tidak membebaskan Indonesia dari ketakutan akan perpecahan dan pertarungan dengan suara primordial. Dalam kehidupan sosial, situasi hak asasi manusia terancam ketika keragaman pendapat tidak dapat disatukan. Ini terjadi ketika struktur sosial suatu masyarakat yang bersifat horizontal meluas. Dalam kondisi tersebut, masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok sosial yang status dan karakternya sama. Isolasionisme, fanatisme, rasisme, dan primitivisme dapat diredam dengan sikap multikulturalisme. Kita bisa membangun multikulturalisme dengan rasa kesatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai multikulturalisme adalah nilai toleransi, keterbukaan, inklusivitas, kerjasama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk mengoperasikan situs web ini, kami mencatat data pengguna dan membaginya dengan pemroses. Untuk menggunakan situs web ini, Anda harus menerima kebijakan privasi kami, termasuk kebijakan cookie. Kekuatan roaming intelijen negara atau kepolisian mampu menelusuri substansi tersebut sejak masa persiapan, pematangan hingga eksekusi. Mengingat tipologi masyarakat yang khas, terutama ketika aparat TNI/Polar dikerahkan ke beberapa wilayah dengan tujuan mengamankan wilayah tersebut, maka kemungkinan terjadinya beberapa konflik perlu diantisipasi. Secara umum, dalam prosedur operasi standar untuk keamanan, tindakan praaktif dan pencegahan sudah dapat diambil untuk menghentikan tim. Maluku saat ini banyak menghadapi kasus konflik antarkelompok/negara, seperti Sepa-Tamilau, Aboru-Hulaliu, Tuhaha-Ihamahu dan umumnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah. Memang di Papua 24/1 kita dikejutkan dengan konflik antara penduduk Pelau dan Kei Maluku. Konflik-konflik ini tidak dapat dibedakan dari konflik-konflik serupa di tempat lain di Indonesia saat ini. Artinya, setiap konflik komunal memiliki aspek multidimensi atau kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan penyelesaian yang langgeng. Komnas Ham Datangi Polda Maluku Koordinasi Kasus Penembakan Di Tual Kapasitas jelajah intelijen negara atau kepolisian sebenarnya mampu melacak hal tersebut mulai dari persiapan, pematangan hingga eksekusi. Mengingat tipologi masyarakat yang khas, terutama ketika aparat TNI/Polar dikerahkan ke beberapa wilayah dengan tujuan mengamankan wilayah tersebut, maka kemungkinan terjadinya beberapa konflik perlu diantisipasi. Secara umum, prosedur operasi standar untuk keselamatan, langkah-langkah Itu tidak diketahui. Sehingga jika ada petugas kepolisian melaporkan bahwa situasi aman dan terkendali, bukan tidak mungkin, itu menandakan ada rekayasa di baliknya dan banyak pihak yang berkepentingan. Apalagi jika dalam konflik Seperti yang ditunjukkan penggunaan senjata organik dan digunakan oleh warga sipil, jelas bahwa aktor yang terlibat mengecualikan orang Polandia. Artinya, penyerangan terhadap Karyu pada 26 Januari 2022 itu semacam kesalahan yang disengaja tapi entah untuk apa. Dengan kata lain, tindakan pelanggaran HAM ini memang sengaja dibiarkan terjadi. Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Keriu, Pulau Haruku pada 26 Januari 2022 merupakan isu HAM yang harus ditangani secara tuntas dan komprehensif dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Rampas Hp Jurnalis Dan Hapus Video Molucca Tv, Ajudan Gubernur Maluku Dilaporkan Ke Propam Penyebabnya adalah pertengkaran antara dua warga Kariu B. Letomu dan warga kampung Ori Abd. Karim Tuanakota. Hal ini sebenarnya teratasi setelah berpisah dengan Babinsa dan Bhabinkamatibmas. Namun ada unsur berkendara yang terjadi berupa tindak pidana pelarangan 25/1 terhadap warga Karyu Unedi Latomu di kampung Ori yang mengakibatkan luka berat dan harus diangkut ke rumah sakit di Pulau Ambon. . Rumah Sakit Polisi yang Mengerikan di Tantui. Secara geografis, Kari dikelilingi oleh Pelau dan Ori. Sayangnya, pemicu dan faktor pendorongnya tidak segera dilokalisir oleh pihak berwajib, dalam hal ini Kepolisian Sektor Pulau Haruku POLSEC, dan ditertibkan secara prosedural. Ditinjau dari anatomi masalahnya, tindak pidana melibatkan manusia dalam arti pelaku dan korban. Dan karena kejadiannya di tengah negeri Ori, maka banyak orang yang menyaksikan kejahatan tersebut. Artinya, polisi daerah diberdayakan sebagai alat negara Seharusnya bisa mengusut dan memproses pelaku kejahatan serta mencegah meluasnya tindak pidana sejak dini agar tidak menjadi penyerangan komunal. Tragedi Kariyu 26 Januari 2022 merupakan bentuk pengabaian dan pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjatakan senjata organik dan bom/granat. Penjelasan Kapolsek Kei Besar Terkait Kasus Pendeta Else E, Pea Yang Diduga Menganiaya Seorang Nenek Masyarakat Kariyu sebagai warga negara Indonesia telah ditolak perlindungan hak kewarganegaraannya oleh negara, sehingga penyerangan tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya untuk kedua kalinya. Ia meminta kehadiran negara dengan menambah personel militer polisi dan tentara untuk menguasai jumlah penduduk yang besar, namun hal itu tidak bisa cepat tercapai karena alasan prosedural di institusi militer. Menurutnya, jika tentara datang lebih awal, penyerangan dan pembakaran rumah bisa dicegah. Hak mereka atas keamanan hidup di atas tanah adat mereka terganggu karena hak kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu perlu diselesaikan menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, bukan melalui tindakan penyerangan, terorisme dan pembakaran, serta pengusiran dari tanah adat mereka. Sebagai masyarakat agraris yang bergantung pada tanah sebagai kawasan komersial dan potensi ekonomi, ruang lingkup ekonomi mereka sangat terbatas. Terbuang dari negaranya dan tinggal di pengungsian dalam jangka waktu tertentu tentu akan menghambat akses ekonomi dan otomatis menghambat kesejahteraan keluarga. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah yang layak dan mereka harus belajar di tempat-tempat darurat. Peralatan sekolah pun dirusak, hak-hak mereka diabaikan. Infografis Komitmen Jokowi Pelanggaran Ham Berat Tidak Terjadi Lagi Orang tua lanjut usia, sebagai kelompok rentan dalam situasi bencana/konflik, mengalami dua masalah. Mereka secara fisik tidak mampu berjalan jauh dan membutuhkan waktu lama 2 hari di tengah hutan. Karena itu, masalah kesehatan berhubungan langsung dengan mereka. Pemerintah harus segera mengurus penjaminan hak-hak pengungsi mulai dari tempat suaka, Ternate, Haliyora Komnas HAM Republik Indonesia menyoroti kasus kematian Siswa Bintara Sekolah Polisi Negara dan dugaan diskriminsi Masyarakat adat Tobelo Dalam di Provinsi Maluku Utara. Hal ini diungkapkan Nurjaman, Ketua Tim Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM RI kepada awak media, Senin malam 19/04/2921.ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENT “Dua kasus di Maluku Utara jadi sorotan Komnas HAM, yaitu tentang kematian Muhammad Rian siswa sekolah polisi di Maluku Utara dan kasus dugaan diskriminasi terhadap masyarakat adat Tobelo Dalam,” ungkapnya. Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dua kasus tersebut, kata Nurjaman, Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta. Katanya, hari ini Senin Komnas HAM RI bertemu dengan keluarga korban, siswa kepolisian bernama Muhammad Rian yang wafat di RSUD Chasan Boesoeri, 29 November 2020 lalu. “Kita meminta keterangan tentang kematian siswa tersebut apakah ada unsur kekesaran atau tidak yang menyebabkan dia meninggal,”jelasnya. Khusus kasus kematian Muhamad Rian, selain meminta keterangan pihak keluarga, Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari pihak-terkait yaitu dari Polda Malut kemudian dari Sekolah Polisi Nasional dan juga melihat kangsung TKP. Kata Nurjaman, Komnas HAM baru mendapat informasi Kematian siswa SPM atas nama Muhammad Riyan itu pada Januari 2021. Disebutkan, Polda Malut dan SPM sebagai terlapor atas dugaan tindak kekerasan atas kematian siswa SPM Muhammad Rian. Sementara kasus dugaan diskriminasi suku Tobelo Dalam Tagutil, yang juga mendapat atensi Komnas HAM terkait pembunuhan tiga warga di hutan Halmahera, pada 20 Maret 2021 lalu. Katanya, dugaan diskriminasi suku Tobelo Dalam Tagurul tersebut dilaporkan oleh AMAN Malut. “Dalam konteks pembunuhan tiga warga itu kami mencoba mencari tau apakah ada kaitannya dengan dugaan diskriminasi ras dan etnis atau tidak. Permasalahan Tobelo Dalam ini belum bisa kami simpulkan apakah ada tindakan diskrimasi atau tidak,”pungkasnya. Alfian-1

pelanggaran ham di maluku